Kemendikbud Lacak Sangkaan Pelanggaran Etik Pemberian THR dari Petinggi UNJ

Kemendikbud Lacak Sangkaan Pelanggaran Etik Pemberian THR dari Petinggi UNJ

AgenQQ Online – Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) menghargai proses penyidikan yang sudah dilaksanakan Polda Metro Jaya atas masalah sangkaan eksperimen suap serta gratifikasi di lingkungan Kemendikbud yang menyeret beberapa petinggi Kampus Negeri Jakarta (UNJ).

Pelaksana Pekerjaan Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, sampaikan perkataan terima kasih atas tindak lanjut laporan itu.

“Kami untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kemendikbud, berterima kasih pada Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang sudah berusaha keras tindak lanjuti laporan ini dengan simpulan jika tidak diketemukan momen pidana dalam kasus ini serta melimpahkan pada Itjen sebagai APIP untuk lakukan pendalaman,” sebut Chatarina dalam info wartawan yang diterima Jumat (10/7/2020).

Baca Juga : Amitabh Bachchan Positif COVID-19

Kemendikbud Lacak Sangkaan Pelanggaran Etik Pemberian THR dari Petinggi UNJ

Kemendikbud Lacak Sangkaan Pelanggaran Etik Pemberian THR dari Petinggi UNJ

Chatarina menyebutkan, Polda Metro Jaya hentikan penyidikan atas sangkaan masalah suap Tunjangan Hari Raya (THR) petinggi UNJ pada pegawai Kemendikbud, dengan simpulan jika tidak diketemukan faktor pidana.

Setelah itu penyelidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kasus itu pada APIP Kemendikbud dalam ini Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI untuk dilaksanakan pendalaman.

“Kami mengucapkan syukur sebab untuk kejelasan hukum pada akhirnya penuntasan kasus ini bisa teratasi di hari ini serta ini akan memberi dampak kapok atau evaluasi yang baik buat kita dalam membuat tata atur pemerintahan yang baik (good governance) serta bisa lebih bagus lagi ke depan,” harapannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, ketetapan pemberhentian masalah itu dilaksanakan sesudah penyelidik lakukan gelar kasus semasa hampir dua bulan.

“Kami telah berikan, dari penyidik lakukan gelar kasus mulai dari awal yang kita kerjakan selanjutnya mengecek semua saksi-saksi yang ada seputar 44 saksi termasuk juga didalamnya ada info saksi pakar, ada dua orang yakni pakar pidana. Selanjutnya sudah lakukan rekonstruksi yang berada di dua tempat, yang pertama di UNJ sendiri di saat ada rapim lewat media online sampai waktu penyerahan,” jelas Yusri.

“Dengan tidak ditemukan satu momen tindak pidana korupsi pada kasus a quo, karena itu penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan pemberhentian penyelidikan dalam rencana kejelasan hukum pada kasus ini,” paparnya.

Dalam peluang yang sama, Pelaksana Pekerjaan Juru Bicara Komisi Pembasmian Korupsi (KPK), Ali Fikri sampaikan jika faksinya ikut memantau penyidikan masalah itu semenjak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

KPK lakukan supervisi, selanjutnya memberikan fasilitas beberapa saksi serta seseorang pakar untuk memberi gagasannya berkaitan dengan beberapa hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.

“Kembali pada pemahaman penyidikannya ialah usaha untuk cari momen pidana, sesudah lakukan rangkaian kontrol serta saksi atau pakar rupanya tidak diketemukan momen pidananya, hingga dilimpahkan pada aparat pemantauan intern pemerintah dalam ini ialah Itjen Kemendikbud,” katanya.

Kemendikbud Lacak Sangkaan Pelanggaran Etik Pemberian THR dari Petinggi UNJ

Itjen Kemendikbud sebagai APIP memiliki komitmen akan lakukan pendalaman pada momen pemberian THR oleh petinggi UNJ untuk memandang adakah pelanggaran kaidah atau pelanggaran disiplin pegawai.

“Itjen Kemendikbud sesuai pekerjaan serta manfaatnya, akan bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal serta Ditjen Pendidikan Tinggi untuk lakukan pendalaman itu,” tegas Chatarina.

Lanjut Chatarina, bila diketemukan ada pelanggaran disiplin atau kaidah akan selekasnya diolah.

“Masalah ini belum usai sampai kelak akan dilaksanakan pendalaman, tetapi untuk masalah pidananya tidak ada. Proses penyerahan uang ini akan dilakukan tindakan, adakah sangkaan pelanggaran kaidah atau pelanggaran disiplin,” tutup Chatarina.

Diketahui awalnya, Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) yang menyertakan petinggi Kampus Negeri Jakarta (UNJ).

“Betul, di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 seputar jam 11.00 WIB, KPK kerja sama juga dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud sudah lakukan pekerjaan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan,” tutur Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam info tercatat, Kamis (21/5/2020) malam.

Pekerjaan bermula adanya pertolongan serta info dari faksi Itjen Kemendikbud pada KPK tentang sangkaan akan ada penyerahan beberapa uang yang disangka dari faksi Rektor Kampus Negeri Jakarta (UNJ) pada petinggi di Kemendikbud.

“Setelah itu team KPK dengan team Itjen Kemendikbud tindak lanjuti info itu dan ditangkap Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) dan tanda bukti berbentuk uang sejumlah USD 1.200 serta Rp 27.500.000,” tutur Ali.

Sangkaan ada korupsi dalam masalah ini bermula dari cara Rektor UNJ Komarudin pada 13 Mei 2020 yang disangka sudah minta pada Dekan Fakultas serta Instansi di UNJ untuk kumpulkan uang THR semasing Rp 5 juta lewat Dwi Achmad Noor.

THR itu gagasannya akan diberikan pada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud serta beberapa staf SDM di Kemendikbud. Pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sejumlah Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Instansi Riset serta Pascasarjana.

Pada tanggal 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor bawa uang Rp 37.000.000 ke kantor Kemendikbud setelah itu diberikan pada Karo SDM Kemendikbud sejumlah Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sejumlah Rp 2,5 juta dan Parjono serta Tuti (staf SDM Kemendikbud ) semasing sejumlah Rp 1 juta. Kemudian Dwi Achmad Noor ditangkap team KPK serta Itjen Kemendikbud.

Setelah itu KPK lakukan rangkaian kontrol diantaranya pada Komarudin (Rektor UNJ), Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ), Sofia Hartati (Dekan Fakultas Pengetahuan Pendidikan), Tatik Supartiah (Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud), Diah Ismayanti (Karo SDM Kemendikbud), Dinar Suliya (Staf SDM Kemendikbud), serta Parjono (Staf SDM Kemendikbud).

“Sesudah dilaksanakan keinginan info, belum diketemukan faktor aktor pelaksana negara, hingga setelah itu dengan mengingat wewenang, pekerjaan inti serta peranan KPK, karena itu KPK lewat unit Pengaturan serta Supervisi Pengusutan menyerahkan masalah itu pada Kepolisian RI untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketetapan hukum,” jelas Ali.

KPK menyarankan pada pelaksana negara tidak untuk lakukan korupsi serta atau terima gratifikasi, ditambah pada kondisi prihatin sekarang ini adanya bencana epidemi Covid-19.

KPK pada akhirnya melimpahkan masalah operasi tangkap tangan (OTT) pada petinggi Kampus Negeri Jakarta (UNJ) di lingkungan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) ke penyidik Polda Metro Jaya.

Masalah OTT pada Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor itu berlangsung pada Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Penyidik KPK mengambil alih USD 1.200 serta Rp 27.500.000 yang disangka akan diberi untuk tunjangan hari raya (THR) beberapa petinggi di Kemendikbud.

Kepolisian sudah lakukan gelar kasus sesudah terima penyerahan kasus pada Jumat 22 Mei. 7 orang yang disangka terjebak sudah diminta info untuk saksi, diantaranya Dwi Achmad Noor, Rektor UNJ Komarudin, serta Dekan Fakultas Pengetahuan Pendidikan UNJ Sofia Hartati.

Selanjutnya, Analisa Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia Kemedikbud Tatik Supartih, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemedikbud Diah Ismayanti, dan dua Staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya serta Parjono.

Tetapi, belumlah ada satupun yang diputuskan untuk terduga. Sampai pada akhirnya kepolisian hentikan penyidikan masalah itu sebab tidak mempunyai cukup bukti yang ke arah tindak pidana.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*