Pengadilan Negeri Jaksel Gelar Sidang Ruslan Buton serta Djoko Tjandra Hari Ini

Pengadilan Negeri Jaksel Gelar Sidang Ruslan Buton serta Djoko Tjandra Hari Ini

PKV Games – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadakan sidang tuntutan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang ke-2 kalinya (jilid II) serta sidang permintaan pemeriksaan kembali lagi atas nama Djoko Tjandra, ini hari,

“Iya ini hari dua sidang itu diadakan,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno, dikutip Di antara, Senin (6//7/2020).

Sidang permintaan PK Djoko Tjandra direncanakan jam 10.00 WIB, sedang sidang tuntutan praperadilan jilid II Ruslan Buton bersama-sama anak serta istrinya dengan jadwal sidang pertama direncanakan pada pukul yang sama.

Baca Juga : Prediksi Napoli versus AS Roma 06-07-2020

Pengadilan Negeri Jaksel Gelar Sidang Ruslan Buton serta Djoko Tjandra Hari Ini

Pengadilan Negeri Jaksel Gelar Sidang Ruslan Buton serta Djoko Tjandra Hari Ini

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menampik permintaan praperadilan Ruslan Buton pada sidang Senin (22/6) dengan fakta termohon Direktur Cyber Mabes Polri penuhi faktor yang resmi dalam memutuskan posisi terduga.

Ruslan lewat kuasa hukumnya, Tonin Tachta Singarimbun ajukan kembali lagi tuntutan praperadilan atas nama Ruslan Buton, istri, serta anak Ruslan dengan materi tuntutan penangkapan, pemeriksaan, serta penentuan terduga tidak resmi.

Ruslan Buton diamankan oleh team Bareskrim Polri bersama-sama Polda Metro Sultra serta Polres Buton di jalan Kutub, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea Desa Wabula 1, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/5).

Polisi mengambil alih tanda bukti yaitu satu hp android serta satu KTP punya Ruslan.

Bareskrim Polri memutuskan Ruslan Buton untuk terduga dalam masalah penebaran info hoax serta ajaran kedengkian berkaitan surat terbuka yang minta Joko Widodo untuk mundur dari kedudukannya untuk Presiden RI.

Ruslan dijaring dengan Klausal 14 ayat (1) serta (2) serta atau Klausal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana yang dilapisi dengan Klausal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Info serta transaksi Elektronik (ITE) dengan intimidasi pidana enam tahun serta atau Pasar 207 KUHP, bisa dipidana dengan intimidasi penjara 2 tahun.

Disamping itu, Djoko Tjandra adalah buron masalah Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta hak tagih (cassie) Bank Bali yang sekarang ini telah jadi masyarakat negara Papua Nugini. Awalnya Djoko dituduh sudah lakukan tindak pidana korupsi dalam masalah Bank Bali.

Tetapi, Majelis hakim putuskan Djoko terlepas dari semua tuntutan sebab tindakannya itu bukan tindakan tindak pidana tetapi perdata. Djoko Tjandra mendaftar pemeriksaan kembali lagi (PK) pada 8 Juni atas vonis 2 tahun penjara yang perlu dilaluinya.

Sidang ini adalah yang ke-2 sesudah minggu awalnya Djoko Tjandra tidak ada. Pada sidang ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi peluang pada kuasa hukum pemohon untuk mendatangkan Djoko Tjandra.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*