Pungutan BPJS Kesehatan Gagal Naik Mulai April 2020

Pungutan BPJS Kesehatan Gagal Naik Mulai April 2020

Mulai 1 April 2020, Pemerintah sudah melakukan Keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang menggagalkan peningkatan pungutan agunan kesehatan buat Peserta Pekerja Bukan Penerima Gaji (PBPU) serta Peserta Bukan Pekerja (BP) Tubuh Pelaksana Agunan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pungutan BPJS Kesehatan yang semenjak Januari naik jadi Rp42 ribu untuk kelas III menjadi lagi Rp25. 500, kelas II dari Rp110 ribu jadi Rp51 ribu, serta kelas I dari Rp160 ribu jadi Rp80 ribu.

Jumlah pungutan itu sesuai dengan Ketentuan Presiden No. 82/2018 mengenai Agunan Kesehatan. Sedang kelebihan pungutan yang sudah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diakui pada pembayaran pungutan bulan setelah itu.

Baca Juga : PSG Sediakan Upah Rp12 Miliar per Minggu untuk Neymar

Pungutan BPJS Kesehatan Gagal Naik Mulai April 2020

” Pemerintah hormati ketetapan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin supaya kelangsungan JKN terjaga serta service kesehatan pada warga bisa diberi untuk bentuk negara ada, ” kata Menteri Koordinator Bagian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta dalam penjelasannya, Selasa (21/4/2020).

Keputusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah dengan cara sah pada tanggal 31 Maret 2020 berdasar surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor : 24/P. PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengiriman Keputusan Masalah Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Masalah pungutan BPJS ini, sesuai dengan ketetapan Klausal 8 ayat (2) Ketentuan Mahkamah Agung No. 01/2011 mengenai Hak Uji Materiil, Pemerintah memiliki waktu paling lamban 90 (sembilan puluh) hari untuk melakukan Keputusan MA itu (s/d 29 Juni 2020).

Pungutan BPJS Kesehatan Gagal Naik Mulai April 2020

Pemerintah sekarang sedang mengulas beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk menanggapi keputusan itu, serta terus berusaha supaya service pada peserta BPJS berjalan dengan baik, dan masih jaga untuk menjaga kesinambungan Program Agunan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah strategis itu diejawantahkan dalam gagasan penerbitan Ketentuan Presiden yang substansinya diantaranya mengendalikan kesetimbangan serta keadilan besaran pungutan antar fragmen peserta, efek pada kesinambungan program serta skema permodalan JKN, konstruksi ekosistem agunan kesehatan yang sehat, termasuk juga peranan Pemerintah (pusat serta wilayah).

Perancangan Ketentuan Presiden itu sudah lewat proses harmonisasi serta setelah itu akan berproses paraf beberapa menteri serta diserahkan penandatanganan pada Presiden.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*